Pengukuran Kinerja Akuntansi Sektor Publik

BAB 2

PEMBAHASAN

 

2.1. Indikator Kinerja

2.1.1.  Pengertian Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertahankan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts).

1)      Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/ peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

2)      Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ atau nonfisik.

3)      Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

4)      Indikator manfaat ( benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5)      Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.1.2.  Syarat-syarat Indikator Kinerja

Sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja erlu diketahui. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua kelompok kinerja tersebut asalah sebagai berikut :

1)      Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interprestasi.

2)      Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif mapun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.

3)      Relevan, indikator kinerja harus mengenai aspek objektif yang relevan.

4)      Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat serta dampak.

5)      Harus cukup fleksibe dan sensitif terhadap perubahan atau  penyesuaian pelaksaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

6)      Efektif, data/ informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis denga biaya yang tersedia.

2.1.3.      Peran dan Manfaat Indikator Kinerja

  1.  Peran Inikator Kinerja

Publikasi indikator kinerja melayani berbagai macam tujuan dasar, yang salah    satunya adalah menjamin pertanggungjawaban organisasi sektor publik (agen). Stewart (1984) menyarankan pertanggungjawaban dapat dijaga denga hanya dua kondisi :

1)      Agen harus memberikan perhitungan kinerja pelaku.

2)      Pelaku harus mampu menangani agen dalam perhitungannya.

Prinsip agensi teah dikembangkan dalam konteks sektor korporasi Baiman (1990) yang mengidentifikasi pelaku (pemilik) dan agen atua manajer saling terbuka. Pertanggungjawaban dalam sektor publik semakin lama semakin kompleks. Dalam contoh kasus departemen perumahan pemerintahan daerah, dimana pihak yang berkepentingan dapat dirinci menjadi pimpinan dari pemerintah local, pengawas local yang resresentatif, pemerintah pudat, pemungut pajak local, penyewa departemenperumahan, masyarakat luas, termasuk penyewa potensial, dan auditor yang berpartisipasi sebagian atau lebih dari kepentingan ini. Tiap kelompok yang mempunyai kepentingan dalam kinerja departemen akan melegitimasi pengendalian operasionalnya. Secara sederhana, model pelaku utama tidak diharapkan untuk merepleksikan ragam pertanggungjawaban publik yang diperlukan.

Pengguna atau calon pengguna pelayanan sektor publik harus dapat menangani administrasi laporan pelayanan. Dalam organisasi usaha, pelanggan di pasar yang kompetitif melakukan pengendalian langsung dan melakukan sanksi. Hal ini berlawanan dengan praktik pelayanan publik local yang monopoli. Pada saat yang sama, banyak calon pengguna layanan atau kelompok yang berkepentingan lainnya tidak mempunyai pengalaman langsung terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan, seperti pelayanan social perorangan. Pertanggungjawaban publk merupakan pertimbangan utama bagi tiap kelompok yang ingin mengendalikan kinerja pelayanan publik. Kerangka pertanggunjawaban yang utama adalah pemikiran yang diperlukan dalam proses akuntabilitas publik. Jika pola pertanggung jawaban gagal memenuhi criteria, maka manajer menjadi  untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Para pembayar pajak akan menjadi ragu apabila pertanggungjawaban atas dana pajak tidak jelas. Akibatnya, pembayaran pajak tidak akan optimal. Ini berarti kepentingan pengumpul pajak akan dipenuhi apabila tugas pertanggungjawabannya telah dipenuhi sebagaiman mestinya. Pada saat yang sama, kepentingan pembayar pajak juga telah dipenuhi, secara otimalisasi pembayaran pajak merupakan bagian dari kesadaran pribadi pembayar ajak. Ini berarti efektifitas pertanggungjawaban sangat menentukan optimalisasi kepentingan.

Peningkatan pengendalian kepentingan dalam praktiknya akan menjamin terlaksananya pola pertanggungjawaban di organisasi. Dalam stuktur pengendalian, berbagai cara dapat dikembangkan seperti arbitrasi dan presentase keluaran dibandingkan dengan masukan yang telah dikeluarkan. Namun tidak ada satupun cara yang beraku umum, akibatnya, prosedur pengendalian organisasi sektor publik sulit diseragamkan.

Download Full

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: