Pembayaran dalam Perdagangan Internasional

Cara pembayaran dalam perdagangan internasional pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat hubungan dan posisi tawar antara pihat-pihak terkait, yaitu antara penjual/seller/eksportir dan pembeli/buyer/importir. Adapun mekanisme pembayaran transaksi perdagangan internasional dapat dilakukan dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) dan tanpa L/C (Non L/C).

Tanpa L/C (Non L/C)
Dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori :
1. Advance Payment
Advance Payment atau pembayaran dimuka dimana pembayaran dilakukan oleh pembeli/buyer kepada seller sebelum barang dikapalkan. Cara pembayaran seperti ini dapat terjadi apabila pasar dikuasai oleh penjual (seller Market) atau penjual tidak yakin akan buyer atau Negara si buyer. Kelemahan dari jenis pembayaran ini barang tidak dikirim oleh seller atau kualitas barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pengiriman barang terlambat atau barang yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjiannya.

2. Open Account
Open Account merupakan kebalikan dari Advance Payment, yaitu Eksportir mengirimkan barang beserta dokumen langsung kepada importer, dan selanjutnya menunggu importer melakukan pembayaran. Hal ini dapat terjadi apabila buyer memiliki posisi tawar yang tinggi. Kelemahan cara pembayaran ini adalah adanya ketidakpastian pembayaran seperti pembayaran terlambat atau melewati batas waktu pembayaran atau jumlah nominal yang dibayarkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Consignment
Seller hanya menitipkan barang kepada buyer (buyer bukanlah pembeli akhir) dan pembayaran dilakukan oleh buyer apabila barang telah terjual. Kelemahan cara pembayaran seperti ini adalah tidak ada kepastian kapan pembayaran dilakukan.

4. Collection
Pembayaran dilakukan dengan cara seller mengirimkan dokumen kepada buyer dengan menggunakan jasa bank untuk menagih pembayaran, baik dengan menggunakan draft atau promissory note. Dalam hal ini seller meminta kepada banknya untuk menyerahkan dokumen kepada buyer atas dasar :

A. Documents against Payment (D/P)
Dimana dokumen beserta draft dikirim kepada buyer dan pembayaran dilakukan oleh buyer pada saat buyer menerima dokumen.
B. Documents agains Acceptance (D/A)
Dokumen dan draft dikirim kepada buyer dan pada saat buyer menerima dokumen ia melakukan akseptasi sedangkan pembayaran dilakukan oleh buyer pada saat jatuh tempo. Kelemahan dari jenis pembayaran ini adalah kurang pastinya pembayaran dan potensi kerugian apabila buyer menolak menebus dokumen.

5. Counter Trade
Adalah pembayaran dilakukan dengan cara tukar menukar barang dengan barang. Counter Trade atau perdagangan timbal balik ini sampai saat ini masih ada biasanya dilakukan atas dasar perjanjian 2 negara dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU).

Pembayaran Dengan L/C

Pembayaran melalui L/C dilakukan dengan cara :
Seller menarik uang muka sebagian atau seluruh nilai L/C sebelum barang dikapalkan (Pembayaran dimuka/Red Clause), atau
Pembayaran dilakukan/seller menerima pembayaran setelah dokumen diunjukkan kepada Iss. Bank atau kepada bank yang ditunjuk sesuai dengan syarat L/C (Sight), atau
Pembayaran yang mensyaratkan jangka waktu tertentu dimana seller akan menerima pembayaran beberapa hari/bulan kemudian setelah barang dikapalkan (sesuai dengan persyaratan L/C). (Usance).

SUBSIDI
Subsidi merupakan salah satu issu utama dalam sangkut pautnya dengan perdagangan internasional. Subsidi perananannya sangat diperlukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalal peraturan GATT.
Pengertian dari subsidi sendiri adalah setiap bantuan keuangan yang diberika oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan , industri, ekportir atau setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsug untuk meningkatkan eksport atau menurunkan import dari atau ke negara yang berkembang.
Sedangkan menurut perjanjian subsidi yan terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Agrement on subsidies and Countervalling Measures, subsidi adalah kontribusi financial yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintahyang melibatka penyerahan dana secara langsung (misalnya hibah, pinjaman, dan penyertaan) kemungkinan pemindahan dan atau kewajiban secara langsung (misalkan jamnan utang) atau pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah dibayar menjadi hapus atau tidak ditagih (misalkan intensif fiscal seperti kenringanan pajak) atau penyediaan barang oleh pemerintah selain infrastruktur umum atau pembelian barang atau pembayaran oleh pemerintah pada mekanisme pendanaan, dismping semua bentuk income dan free support juga merupakan subsidi bila tindakan itu menguntungkan.
Perjanjian subsidi membagi subsidi ke dalam tiga kategori
1. Subsidi yang dilarang (Prohibited Subsidies)
Yaitu subsidi-subsidi baik dalam peraturan perundang-undangan atau dalam kenyataan yang dilaitkan dengan kinerja eksport, atau subsidi yang dikaitkan sebagai persyartan tunggal atau seba beberapa persyaratan lain, dengan maksud mendahulukan barang-barang dalam negeri di atas barang barang import. Hal ini dilarang karena akan mengakibatkan distorsi perdagangan internasional dan menggangu perdagangan lain. Tindakan pemberian subsidi ini dapat dinawa ke Dispute Setlement Body (DSB) WTO. Jika DSB memutuskan bahwa subsidi yang diberikan termasuk ke dalam subsidi yang dilarang maka negara tersebut diharuskan untuk segera mencabut aturannya mengenai subsidi. Jika tidak dipatuhi maka negara penggugat boleh melakukan tindakan imbalan (countervailing measures) karena akan merugikan industri domestic.
2. Subsidi yang dapat ditindak (Actionable Subsidies)
Suatu negara harus dapat membuktikan bahwa subsidi terhadap produk export yan gdilakukan negara lain telah merugikan kepentingan negara pengimpor. Kalau tidak dapat dibuktikan maka subsidi tersebut dapat diteruskan. Kerugian tersebutdibagi dalam tiga jenis : kerugian yang dialami oleh industri domestic, kerugian yanh dialami oleh negara lainnya yang menjadi korban dalam kompetisi antara negara lainnya yang bersaing di pasar negara ketiga dan kerugian yang dialami oleh pengexpor karena negara pengimport menerapkan subsidi domestic. Jika DSB WTO memutuskan bahwa subsidi yang diberikan memberikan efek negative makaa subsidi tersebut harus dihapuskan
3. Subsidi yang diperbolehkan (Non Actionable Subsidies)
Subsidi yang termasuk di sini adalah subsidi non spesifik, subsidi yang khusus diberikan untuk riset dan kegiatan pengembabgan, subsidi unutk daerah miskiny ang terbelakang dan bantuan yang ditujukan untuk proses adaptasi terhadap peraturan mengenai lingkungan atau hukum baru. Subsidi jenis ini tidak dapat diajukan ke DSB WTO dan tidak dapat dikenakan imbalan.
Subsidi eksport adalah pembayaran oleh pemerintah suatu negara perusahaan untuk setiap produk yang dipasarkan ke luar negeri. Subsidi umum digunakan, negara-negara selalu melakukan keinginan mereka untuk melakukan subsidi dalam perdagangann dengan alsan dan propaganda dalam menunjang exsport dan melindungi tenaga kerja, meskipun pada kenyataannnya terdapat jalan lain ntuk mencapai tujuan tersebut. Kendati subsidi ini menguntungkan bagi negara yang melakukan import karena harga komoditas yang murah, namunjuga mempunyai efek negative pada distribusi pendapatan . Ketika terjadi penurunan harga pada konsumen, subsidi itu telah menjatuhkan tenaga kerja dan kerugian dalam persaingan industri dengan adanya subsidi eksport.

Pengaturan mengenai subsidi dalam gatt/wto
Aturan mengenai subsidi dan tindakan imbalan sebenar adalah salah satu 6 aturan pokok yang dihasilkan Tokyo Round. Ketentuan ini dkenal sebagai subsidies code.
Sidang-sidang Negasiation Group tentang subsidi dan countervailing measure yang diselenggarakan pada mula-mulanya lebih banyak memusatkan perhatian kepada identifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan-aturan GATT tersebut. Kelompok ini telah berhasil membuat draff agreement yakni Agrement (1990) in interpretation and application of article VI, XVI and XXIII of general agreement on tarifft.
Artikel VI mengatur mengenai Anti-dumping and Countervailing Dutiens, artkel XVI mengatur mengenai Ketentuan yang mengatur bahwa jika suatu negara memberikan subsidi atau masih mempertahankan kebijakan subsidi termasuk memberikan bantuan pendapat dan harga (income and price support) yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor atau mengurangi impor harus dimotifikasikan terlebih dahulu ke GATT/WTO, artikel XXIII mengatur mengenai Ketentuan mengenai prosedur konsultasi dan cara penyelesaian sengketa (Consultation – pasal XXII dan Nullification or impairment.
Draff agreement on subsidies and countervailing measure akhirnya disetujui oleh semua pihak dalam perundingan Uruguay Round ditujukan unutk meyempurnakan Agrement in interpretation and application of article VI, XVI and XXIII yang dikenal sebagai Subsidies code, yang dihaslkan dalam perundignan Tokyo Round. Teks perjanjian ini berbeda dengan Subsidies Code sebelumnya. Sealain memeprtegas definisi mengenai subsidi perjanjian ini juga memperkenalkan konsep specific subsidy yaitu suatu subsidi yang tersedia hanya untuk perusahaan atau industri atau kelompok perusahaan atau industri dalam wilayah negara yang memberikan subsidi. Hanya subsidi-subsidi specific ini yang menjadi sasaran bebrbagai disiplin yang ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian menentukan tiga kategori subsidi yang menjadi perhatian yaitu prohibited subsiy, actionable subsidy dan non actionable subsidy.
Kategori pertama adalah prohibited subsidy. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah
1. subsidi yang menurut ketetnuan formal atau menurut kenyataan baik semata mata atau sebagai satu dari beberapa pernyataan lainnta, mengandung pernyataan yang berkaitan dengan export performance dan
2. subsidi yang tujuannya, baik semata-mata atau sebagain salah satu persyaratannya adalah keharusan penggunaan produk domestik
Dalam ketetnuan mengenai prohibited subsidy apabila terjadi pelanggaran penanganaanya menggunakan prosedur penyelesaiaan sengketa baru yang disetujui dalam Uruguay Round termasuk ketentaun megenai waktu 90 hari bagi Committe on Subsidies and Countervailing Measure untuk bertindak. Bila committe ini menentukan agas subsididilarang, maka committee harus merekomendasikan agar subsidi itu segera dicabut. Bila recomendasi itu tidak diikuti, committee memberikan otorisassi kepada pihak yang mengadu untuk mengambil tindakan pengimbang (countervailing measure) untuk mengimbangi dampak subsidi yang merugikan.
Katergori kedua dikenal sebagai actionable subsidies. Perjanjian menentukan bahwa subsdi yang
1. menimbulkan kerugian bagi industri domestic dari anggota lainnya
2. menimbukan penghilangan atu perusakan dari keuntungan yang timbul secara langsung maupun tidak langsung bagi anggotanya lainnya berdasarkan General Agrement khususnya keuntungan dari konsesi yang sudah terikat
3. menimbulkan serius prejudice terhadap kepentingan anggota lainnya, harus dikenakan batasan agar kerugian di pihak laindapat diatasi
Dalam aturan ini serius prejudice tersebut diduga terjadi apabila jumlah dari subsidi ad valorem yang dinerikan kepada suatu prosduk melebihi 5%. Para anggota yang tekana dampak dari actionable subsidiesdapa mencari jalan perbaikannya (remedy) melalui Committe. Commite diberikan waktu 120 hari untuk melapaorkan kesimpulannya mengenai sengketa yang meliputi masalah subsidi jenis ini.
Kategori ketiga adalah jenis subsidi yang dinamakan non-actionable subsidies. Yang termasuk subsidi jenis pengertian ini adalh subsidi yang tidak spesifik maupun yang spesifik termasuk bantuan untuk penelitian dan pengembangan (researchand development) atau bantuan untuk pembangunan wilayah-wilayah yang terbelakang (disanvantageg regions). Apabila anggota la yakin bahwa terdapat penyalahgunaan subsidi jenis ini yang menyebabkan dampak negative terhaap suatu jenis industri domestic di wilayahnya maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukannya sebagai suatu kasus Committe

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: